Hukum Perjanjian
Hukum
perjanjian sering di artikan sama dengan hukum perikatan. Hal ini berdasarkan
konsep dan batasan definisipada kata perjanjian dan perikatan.
1.
Standar kontrak
Istilah
perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu standard
contract. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan
dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak
oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.
Menurut Mariam Darus, standar
kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus.
Ø Kontrak
standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh
kreditur dan disodorkan kepada debitur.
Ø Kontrak
standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya
dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.
Menurut Remi Syahdeini, keabsahan berlakunya
kontrak baru tidak perlu lagi dipersoalkan karena kontrak baru eksistensinya
sudah merupakan kenyataan.
Kontrak baru lahir dari
kebutuhan masyarakat. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung dengan kontrak baru
yang masih dipersoalkan.
Berdasar ketentuan hukum yang
berlaku pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan
sah apabila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapat dalam pasal
tersebut, yaitu :
1. Adanya kesepakatan para pihak untuk
mengikatkan diri
Bahwa semua pihak
menyetujui/sepakat mengenai materi yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak
terdapat unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.
2. Kecakapan
para pihak untuk membuat perjanjian
Kata kecakapan yang dimaksud
dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum,
(ukuran dewasa sesuai ketentuan KUHPerdata adalah telah berusia 21 tahun; sudah
atau pernah menikah), tidak gila, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang
tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat
suatu perjanjian tertentu.
3. Ada suatu hal tertentu
Bahwa obyek yang diperjanjikan
dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.
4. Adanya
suatu sebab yang halal
Suatu sebab dikatakan halal
apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
yaitu :
• tidak bertentangan dengan
ketertiban umum
• tidak bertentangan dengan
kesusilaan
• tidak bertentangan dengan
undang-undang
2.
Macam-macam Perjanjian
1.
Perjanjian Jual-beli
Pengaturan
tentang Jual beli sebagai perjanjian didapat pada Bab kelima, yang pada Pasal
1457 KUHPerdata diartikan sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
2.
Perjanjian Tukar Menukar
Pasal 1541 KUHPerdata menyatakan bahwa tukar
menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan
dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertibal balik, sebagai gantinya
barang lain.
3.
Perjanjian Sewa-Menyewa
Ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang sewa
menyewa dapat dilihat pada Pasal 1548 yang berbunyi: ”Sewa menyewa adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada
yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan
pembayaran suatu harga yang oleh pihak yanag tersebut terakhir itu disanggupi
pembayarannya”.
4.
Perjanjian Persekutuan
Persekutuan menurut Syahmin AK (2006:59) adalah merupakan
bentuk perjanjian yang paling sederhana dalam tujuan untuk mendapatkan
keuntungan bersama.
5.
Perjanjian Perkumpulan
Perjanjian Perkumpulan menurut perjanjian yang
dibuat oleh para pihak yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan
tidak mencari keuntungan tertentu
6.
Perjanjian Hibah
Perjanjian Hibah adalah suatu perjanjian dengan
mana si penghibah (pemberi hibah) pada masa hidupnya, dengan cuma-cuma dan
tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuat barang guna keperluan si
penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut.
7.
Perjanjian Penitipan Barang
Perjanjian Penitipan barang merupakan suatu
perjanian riil yang baru akan terjadi apabila seseorang telah menerima
sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya
dengan mengembalikanya dalam wujud asal
8.
Perjanjian Pinjam-Pakai
Perjanjian pinjam pakai adalah perjanjian dengan
mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk
dipakai dengan Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah
memakai atau setelah lewat waktu tertentu akan mengembalikannya.
9.
Perjanjian Pinjam
Meminjam
Perjanjian
pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu baran-barang yang menghabiskan
karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.
10. Perjanjian Untung-Untungan
Perjanjian
ini adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi
semua pihak, maupun bagi sementara pihak adalah bergantung pada suatu keadaan
yang belum tentu
3.
Syarat-syarat
Perjanjian
Pasal 1320 KHUPerdata menentukan
empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada :
1.
Kesepakatan
Yang dimaksud
dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan
menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian
tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan,
penipuan, atau kekhilafan.
2.
Kecakapan
Kecakapan di sini
berarti para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum
dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap
untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan oleh
hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan
(curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum
dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum
berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas)
tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti
cakap untuk membuat perjanjian.
3.
Hal tertentu
Maksudnya objek
yang diatur kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak
boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian
kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.
4.
Sebab yang di bolehkan
Maksudnya isi
kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat
memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.
Menetapkan kapan saat lahirnya
perjanjian mempunyai arti penting bagi :
1. kesempatan
penarikan kembali penawaran;
2. penentuan
resiko;
3. saat mulai
dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;
4. menentukan
tempat terjadinya perjanjian.
4.
Syarat Lahirnya Perjanjian
Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338
ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah
bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para
pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.
Pada umumnya perjanjian yang
diatur dalam BW bersifat konsensual. Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat
adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam
kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya
(toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.
Mariam Darus Badrulzaman
melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui
(overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang
menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran
dinamakan akseptasi (acceptatie).
Jadi pertemuan kehendak dari
pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut
sepakat dan itu yang menimbulkan/melahirkan kontrak/perjanjian. Ada beberapa
teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu:
a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)
b. Teori Pengiriman (Verzending Theori).
c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).
d. Teori penerimaan (Ontvangtheorie).
5.
Perlibatan dan Pelaksanaan Perjanjian
Pembatalan Perjanjian Suatu
perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian
ataupun batal demi hokum. Perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak
biasanya terjadi karena;
Ø Adanya
suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu
yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.
Ø Pihak
pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau
secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Ø Terkait
resolusi atau perintah pengadilan
Ø Terlibat hukum
Ø Tidak
lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian
Sumber :
PT GRASINDO pengarang Elsi
Kartika Sari S.H.,M.H
http://vanezintania.wordpress.com/2011/05/13/macam-macam-perjanjian/
