Tulisan prekonomian
Indonesia 1
HAMBATAN UKM
I. Pendahuluan
Tidak
bisa dipungkiri bahwa ukm yang ada di Indonesia sangat membantu perekonomian Indonesia saat ini.
Ukm membantu perekonomian Indonesia
dengan cara mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Untuk mendapatkan
usaha yang sukses dan maju para pendiri ukm tidaklah mudah dalam menjalaninya apalagi
harus mempunyai tekad dan kerja keras yang besar karena banyak hambatan yang
dihadapi dari factor internal maupun factor eksternal .
II.
ISI
Keberadaan usaha kecil dan
menengah (UKM) memang tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu tulang punggung
perekonomian Indonesia.
Saat terjadi krisis ekonomi pada tahun
1998 UKM telah terbukti menjadi usaha yang masih mampu bertahan dan memberikan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat ditengah banyaknya usaha skala besar yang mengalami
kebangkrutan.
Lokasi UKM sebagian besarbeada
diwilayah pedesaan tetapi sudah banyak perkotaan yang mulai membuka usahanya .
UKM dapat membantu perekonomian Indonesia dengan cara mengurangi angka pengangguran
dan angka kemiskinan.
Ukm memang memberikan kontribusi yang
cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Jika ditinjau dari aspek
penyerapan kerja berdasarkan data BPS,sampai akhir tahun 2007 jumlah ukm
mencapai 49,8 juta unit dan menyediakan lapangan kerja bagi 91,8 juta orang.
Adapun hambatan yang dialami para UKM
adalah :
Faktor
internal :
1.
Kurangnya
permodalan dan terbatasnya pembiayaan
Permodalan
merupakan factor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha .
kurangnya permodalan ukm, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah
merupakan usaha perorangan yang sifatnya tertutup dan terbatas.
2.
Kualitas
Sumber Daya Manusia
Sebagian besar
usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha yang turun temurun .
Terbatasnya kualitas SDM usaha kecil baikdari segi pendidikan formal maupun
pengetahuan dan keterampilannya sanagat berpeengaruh terhadap menejemen
pengelola usahanya, sehingga usaha tersebut sulit utuk berkembang dengan
optmal.
3.
Kurangnya
Transparansi
Kurangnya
transparansi antara generasi pertama awal
pembangunan ukm tersebut ke generasi selanjutnya.
Faktor
Eksternal :
1.
Terbatasnya
sarana dan prasarana usaha
Kurangnya
informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki tidak dapat berkembang.
2.
Terbatasnya
akses informasi
Selain akses
pembiayaan, ukm menemui akses kesulitan dalam hal infomasi . Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit
banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari
unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah
tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar
ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial
untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun
akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.
3.
Implikasi Otonomi Daerah
Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun
2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus
masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap
pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan
pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya
saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang
menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan
usahanya di daerah tersebut.
4.
Terbatasnya Akses Pasar
Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk
yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional
maupun internasional.
Permasalahan yang dihadapi UKM memang sangat kompleks,
sehingga dibutuhkan berbagai pendekatan yang dapat mengurangi hambatan yang
ada. Keputusan politik pemerintah di semua lini dan tingkatan yang berusaha
memberdayakan UKM sudah tepat, mengingat potensi dan peran UKM terhadap
pembangunan nasional. Hal yang penting dan mendasar adalah memberikan peluang
yang lebih besar kepada para UKM dengan menekan atau mereduksi
hambatan-hambatan yang muncul.
Solusi
dari hambatan ukm
Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005
mencapai 42,4 juta unit lebih. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas
Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota. Untuk
menunjang kegiatan produksi UKM-UKM diIndonesia, pemerintah juga memberikan
kemudahan bagi pemilik UMKM dalam mengatasi masalah modal. Pemerintah menyalurkan
kredit usaha mikro kecilmenengah (UMKM) di sejumlah wilayah di Tanah Air melaui
beberapa Bank yang ada
di Indonesia.
Dari tahun ketahun, jumlah modal yang
diberikan kepada parapemilik UMKM semakin meningkat.UMKM kita memang telah jauh
tertinggal dibandingkan dengan sektor usahalainnya di
Indonesia. Karena itu mereka perlu diberi semacam insentif penurunan suku bunga serta kemudahkan akses.
Meskipun UMKM kita jauh tertinggal
dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, namun UMKM tetap menjadi penggerak
pertumbuhan. Oleh karena itu perbankan memandang sektor ini
secara positif dengan tetap menjalankan kebijakan ekspansi, apalagi Indonesia
telah ikuts erta dalam perdagangan bebas atau ACFTA. Untuk menghadapi hal
tersebut,pemerintah juga mengadakan beberapa program untuk menunjang kebutuhan
para pemilik UMKM. Hal tersebut
bertujuan agar produksi dalam negeri mampu bersaing dengan produksi dari luar
negeri. Program yang dilakukan pemerintah antara laindengan memberikan
pembekalan, penyuluhan, serta memberikan kredit sepertiyang telah disebutkan di
depan. Kementerian Koperasi dan UKM memintaperbankan penyalur kredit usaha
rakyat (KUR) merespons hingga tuntas setiap proses pengajuan permodalan yang
disampaikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
III.
Penutup
Saat terjadi krisis ekonomi pada tahun
1998 UKM telah terbukti menjadi usaha yang masih mampu bertahan dan memberikan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat ditengah banyaknya usaha skala besar yang
mengalami kebangkrutan. Ukm memang memberikan kontribusi yang cukup signifikan
terhadap perekonomian Indonesia. Jika ditinjau dari aspek penyerapan kerja
berdasarkan data BPS,sampai akhir tahun 2007 jumlah ukm mencapai 49,8 juta unit
dan menyediakan lapangan kerja bagi 91,8 juta orang. Hambatan ukm adalah
sebagai berikut : Kurangnya permodalan
dan terbatasnya pembiayaan, kurangnya kualitas sumber daya manusia , kurangnya
transparansi , terbatasnya sarana dan prasarana usaha , kurangnya akses
informasi . Meskipun UMKM kita jauh tertinggal
dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, namun UMKM tetap menjadi penggerak
pertumbuhan. Oleh karena itu perbankan memandang sektor ini
secara positif dengan tetap menjalankan kebijakan ekspansi, apalagi Indonesia
telah ikuts erta dalam perdagangan bebas atau ACFTA
IV.
Daftar Pustaka :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar